TEMPO.CO, Pangkalpinang – Ratusan nelayan di Perairan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, menolak masuknya aktivitas tambang timah laut oleh CV TR. Mereka meminta pengusaha angkat kaki lantaran kegiatan tambang tersebut mengancam mata pencaharian di sektor perikanan.
“Perlu saya sampaikan bahwa penolakan ini bukan terkhusus H (pengusaha yang terafiliasi dengan CV TR), melainkan segala bentuk pertambangan yang mengancam kelestarian laut kami,” ujar Ketua Kelompok Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri, kepada Tempo, Ahad, 5 Juni 2022.
Menurut Joni, lokasi yang akan ditambang pengusaha H merupakan wilayah tangkap nelayan. Selain itu, sebelum ada jalan penghubung di darat, segala aktivitas mobilisasi masyarakat melewati perairan Bangka Selatan tersebut.
“Di situ juga merupakan sumber nelayan mencari bahan baku membuat terasi,” ujar dia.
Joni melanjutkan, pihaknya tidak pernah menerima sosialisasi secara resmi dari pihak perusahaan ihwal pertambangan. Malahan, perusahaan terkesan tertutup perihal berbagai informasi tambang tersebut.
Nelayan pun mempertanyakan izin tambang yang dikantongi perusahaan. “Kalau disebut izin sudah ada, kita juga tidak tahu seperti apa izinnya dan kapan berakhirnya,” ujar dia.
Meski demikian, Joni memastikan kondisi di sekitar Perairan Toboai telah kondusif. Baru-baru ini, ponton isap produksi (PIP) yang sempat masuk ke wilayah perairan ditarik ke tepi pantai.
Adapun Kapolres Bangka Selatan Ajun Komisaris Besar Joko Isnawan mengatakan nelayan sudah kembali menjalankan aktivitas di laut untuk mencari ikan. “Giat masyarakat normal di sekitaran Tanjung Ketapang, Batu Perahu, Merbau, Temayang dan Rias. Kesepakatan terakhir tidak ada aktivitas pertambangan,” ujar dia.
SERVIO MARANDA
Baca juga: Pastikan Ekspor Timah Disetop Akhir Tahun Ini, Bahlil: Bauksit Sebentar Lagi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Komisi IV DPR RI mengkritik kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena nelayan kekurangan solar dan pupuk subsidi.
Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti isu yang beredar, antara lain demo nelayan di berbagai daerah terhadap PP 85 tahun 2021.
Pemkab Sukabumi dan FAO bekerja sama meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya perikanan.
PT Hillcon akan melepas 442,3 juta saham kepada publik atau mencapai 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor Hillcon setelah IPO.
Tambang milik PT Timah di Bangka Selatan longsor dan menyebabkan dua pekerjanya tewas tertimbun.
PLN klaim pembangunan 59 anjungan listrik mandiri menghemat 50 persen operasional nelayan.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meluncurkan Catatan Akhir Tahun 2022. Dalam catatannya, KPA menyebut 212 konflik agraria terjadi sepanjang tahun.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memulai kunjungan tiga harinya ke ibu kota China, Beijing mulai Selasa malam
Akibat cuaca buruk pada musim utara sebagian nelayan di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, beralih profesi menjadi tukang bangunan.
Perusahaan tambang PT Indo Tambangraya Megah Tbk.(ITMG) memproyeksikan harga batu bara masih bisa terjaga di level yang tinggi pada 2023.