Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf (tengah) saat memimpin rapat paripurna ke-12 masa sidang II tahun sidang 2022 di ruang rapat komisi DPRD kota, beberapa waktu lalu.
kaltengonline.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf, meminta agar pemerintah daerah menanamkan konsep pemerintahan yang baik, bersih dan menghindari korupsi, kolusi serta nepotisme. Dengan begitu diharapkan bisa menumbuhkan sistem good governance, khususnya kepada para pelaksana pengambil kebijakan pemerintah daerah (pemda).
“Pemko Palangka Raya harus bisa memegang teguh sistem Good Governance, supaya para pengambil kebijakan agar berhati-hati dalam bertugas, melaksanakan aturan dengan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku dan makai hati nurani,” ungkap Wahid Yusuf, Kamis (15/12).
Legislator Partai Golkar ini juga menyampaikan, integritas diri dalam menjalankan pembangunan yang bersih dari korupsi, tidak mengambil kebijakan semena-mena dan merugikan ialah inti sari dari Good Governance. Dengan pemerintahan yang bersih dan baik sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan agar mendapatkan keseimbangan dalam tugas dan pembangunan Kota Palangka Raya ke depan.
“Adapun apa yang bisa kami ambil dalam sistem Good Governance ialah seluruh pembangunan dan lainnya semuanya terhindar dari praktek korupsi, sehingga bisa mewujudkan pemerintahan yang baik,” imbaunya. (ena/uni/ko)
© 2022 KaltengOnline.com – Media Online Kaltengpos
© 2022 KaltengOnline.com – Media Online Kaltengpos