Friday, 20 Jumadil Akhir 1444 / 13 January 2023
Friday, 20 Jumadil Akhir 1444 / 13 January 2023
Selasa 14 Jun 2022 16:34 WIB
Rep: Kamran Dikarma/ Red: Friska Yolandha
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memberi isyarat selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, di Sydney, Australia, Jumat, 10 Juni 2022. Ardern sedang dalam kunjungan dua hari ke Australia.
REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA — Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyerukan China mencabut sanksi terhadap negaranya. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar hubungan kedua negara bisa ditingkatkan kembali.
“China yang memberlakukan sanksi terhadap Australia. Mereka perlu menghapus sanksi itu untuk meningkatkan hubungan,” kata Albanese kepada awak media di Brisbane, Selasa (14/6/2022).
Dia tak menampik pentingnya perdagangan dengan China untuk perekonomian Australia. Beijing merupakan mitra dagang terbesar Negeri Kanguru. China juga menjadi pasar utama dari ekspor terbesar Australia, yakni bijih besi.
Albanese mengapresiasi pertemuan baru-baru ini antara Menteri Pertahanan (Menhan) Australia Richard Marles dan Menhan China Wei Fenghe di sela-sela forum Shangri-La Dialogue yang digelar di Singapura pekan lalu. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan hal baik.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China, pada Senin (13/6/2022), mengungkapkan, Albanese telah menanggapi ucapan selamat dari Perdana Menteri China Li Keqiang atas kemenangannya dalam pemilu Australia bulan lalu. Sama seperti Albanese, Beijing juga ingin melihat langkah atau tindakan untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Canberra.
“Untuk meningkatkan hubungan China-Australia, tidak ada mode ‘auto-pilot’. Penyetelan ulang memerlukan tindakan nyata,” kata juru bicara Kemenlu China Wang Wenbin dalam jumpa pers reguler di Beijing. Dia tidak merinci tindakan semacam apa yang diinginkan China.
Dalam menjatuhkan sanksinya, China mencantumkan 14 keluhan terhadap Australia, antara lain seruannya untuk penyelidikan internasional tentang asal-usul Covid-19, larangan raksasa telekomunikasi China Huawei membangun jaringan 5G, dan menyaring investasi asing untuk risiko keamanan nasional. Pemerintahan Australia sebelumnya yang dipimpin mantan perdana menteri Scott Morrison menggambarkan sanksi China terhadap pertanian dan komoditas energinya sebagai “paksaan ekonomi”.
Dapatkan Update Berita Republika
Walaupun Cuma 10 Menit, Sebesar Ini Dampak Jalan Kaki pada Tubuh
Warna Lidah Bisa Jadi Sinyal Kolesterol Tinggi, Sudah Terjadi Komplikasi
6 Makanan untuk Meningkatkan Kesehatan Ginjal
Agar Anak tak Jadi Korban Kejahatan, Ini Saran Psikolog
4 Hal yang Memperparah Risiko Diabetes, Masih Sering Dilakukan Orang
Mualaf
Trudi Best merupakan seorang mualaf asal Eropa.
Jateng Jatim
Jumlah wisatawan ke Jateng 45,09 juta orang dan yang terbanyak sejak pandemi.
Jabodetabek Nasional
Tabung gas yang bocor kerap memicu kejadian ledakan tabung gas di rumah.
Pertanian
Stok di Jateng harus aman sebelum dibawa ke Jakarta agar harga barang tak naik.
Jabodetabek Nasional
Ikuti saran Kemendagri, Pemprov DKI menaikkan BTT pada 2023, sebesar Rp 220 miliar.
4 PHOTO
5 PHOTO
5 PHOTO
5 PHOTO
6 PHOTO
Jumat , 13 Jan 2023, 00:08 WIB
Kamis , 12 Jan 2023, 23:59 WIB
Phone: 021 780 3747
Fax: 021 799 7903
Email:
newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi)
sekretariat@republika.co.id (Redaksi)
marketing@republika.co.id (Iklan)
Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved