JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dukungan tersebut bertujuan untuk memperkuat peran Perusahaan Daerah (PD) Baratala Tuntung Pandang sebagai Perusahaan Daerah kebanggan Tanah Laut yang bergerak pada operasi produksi komoditas bijih besi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman setelah selesai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM di Aula Merlynn Park Hotel Jakarta, Selasa (27/4).
“Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapat kejelasan dan dukungan dari pemerintah pusat terkait permasalahan perusahaan daerah kita. Ini jadi motivasi bagi kita untuk bagaimana segera memperbaiki manajemen, memaksimalkan produksi dan segera mengurus perijinan. Insyaallah hasilnya besar dan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita nantinya,” ungkap Abdi.
Dukungan dari pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Kementerian ESDM bukan tanpa alasan. Peluang PD Baratala Tuntung Pandang sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pertambangan bijih besi diyakini cukup besar. Sebagai bagian dari pilar pembangunan nasional, Kementerian ESDM berkomitmen mendukung BUMD di daerah.
“Kita akan berdayaan BUMD ini tidak hanya penambangan, namun juga jasa konstruksi, jasa suplai dan lainnya. Baratala ini peluangnya besar karena telah menguasai 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bijih besi yang sangat berpotensi saat ini. Tidak semua kabupaten lain punya IUP Bijih Besi sebanyak Baratala”, ujar Koordinator Hukum Dirjen Minerba, Heriyanto.
Senada dengan Heri, Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bambang Ardianto menyampaikan dukungan pemerintah pusat melalui kementerian terkait terhadap upaya Pemerintah Tanah Laut dalam memperkuat peran Baratala.
“Koordinasi ini adalah momentum kita antara Pemerintah Tanah Laut, Kementerian ESDM, dan kami dari Kemendagri untuk menyelesaikan persoalan yang menghambat Baratala. Kita akan dukung, apalagi ini terkait Minerba sebagai potensi pendapatan daerah,” tutup Bambang.
Turut berhadir pada rakor tersebut, Sekda Tanah Laut H Dahnial Kifli, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan H. Akhmad Hairin, Plt Direktur Utama PD Baratala H Agus Sektyaji, Kepala Bagian Hukum Setda Tanah Laut Alfirial, Kepala Bagian Ekonomi Setda Tanah Laut Ina Gantiani, dan Pejabat Pengawas Inspektorat Tanah Laut Nurhidayati. (Prokopim/156/al/ram)