Jakarta, CNBC Indonesia – Wacana pemerintah yang akan menyetop ekspor mineral mentah untuk jenis bauksit masih terus bergulir. Bahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berencana memutuskan larangan ekspor pada tahun ini.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif pun tak ingin menanggapi apa yang disampaikan Bahlil terkait larangan ekspor bauksit yang rencananya akan diterapkan pada tahun ini.
Hanya saja, di dalam UU Minerba sendiri telah diatur bahwa ekspor mineral yang belum dimurnikan dibatasi hanya tiga tahun sejak UU tersebut berlaku pada 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melihat di sini sesuai dengan perundang undangan yang berlaku itu akan dilakukan pada 2023,” kata Irwandy dalam acara Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (30/5/2022).
Namun demikian, Irwandy mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bahan mentah mineral bisa saja berubah kapan saja. Misalnya seperti yang terjadi pada komoditas bijih nikel, yang rencana awal ditetapkan di akhir 2020 kemudian dipercepat menjadi 1 Januari 2020.
“Jadi flexibility itu bisa saja terjadi tetapi belum dibicarakan lebih detail di Kementerian ESDM,” ujarnya.
Menanggapi itu, Ketua Harian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistyanto menyatakan, bahwa perusahaan bauksit sudah tidak peduli dengan rencana pemerintah. Sebab, dalam hal penyetopan ekspor bauksit ini, pengusaha harus siap apapun yang ditetapkan.
“Pengusaha tambang harus punya nyawa dua. Karena kami juga sebelumnya bangun tidur tau-tau IUP dicabut tanpa alasan,” ungkap Ronald kepada CNBC Indonesia, Selasa (31/5/2022).
Ia tak menampik bahwa penyetopan ekspor ini akan berimbas parah ke perusahaan bauksit. Setidaknya akan ada pengurangan produksi besar-besaran lantaran di dalam negeri juga belum ada yang bisa menyerap karena kuota yang terbatas.
“Sebenarnya berhenti (perusahaannya) tidak, tapi mengurangi produksi karena kalau memungkinkan jualan dalam negeri yang harga jualnya suka-suka smelter, dimonopoli karena baru ada 2 Smelter kapasitas 4 juta ton setahun, sedangkan cadangan 1,4 miliar metrik ton,” ungkap Ronald.
Sebelumnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan memastikan bahwa larangan ekspor bijih bauksit telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bijih bauksit sendiri merupakan bahan baku untuk membuat aluminium.
“Insya Allah akan dilakukan pada tahun ini untuk larangan bauksit, targetnya tahun ini. Saya rasa kuartal dua kemungkinan,” kata Nurul saat ditemui di Jakarta, Rabu malam (13/4/2022).
Menurut Nurul jika larangan ekspor bijih bauksit dapat diterapkan, maka nilai ekspor RI akan bertambah. Hal ini lantaran dari bijih bauksit menjadi aluminium, produk penerapannya akan sangat luas.
Meski begitu, pemerintah juga perlu mempelajari lebih lanjut mengenai potensi penciptaan pasar di dalam negeri. Apakah nantinya pasarnya sudah matang atau baru tumbuh.
“Kalau misalnya sudah mature, kita berarti masuk ke market yang relatif sudah jenuh. Nah Kecuali yang kita lakukan adalah pelaku ekspor atau produsen yang eksisting tetapi dia tidak mempunyai bahan baku kemudian kita tawarkan untuk bekerja sama dengan insentif yang bisa kita berikan,” katanya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan akan menyetop ekspor tambang bahan mentah yakni bijih bauksit pada 2022 ini. Selanjutnya, pada 2023 akan dilanjutkan larangan ekspor untuk konsentrat tembaga.
“Tahun ini segera kita akan setop bahan mentah bauksit. Tahun depan kita setop bahan mentah tembaga,” ungkap Jokowi dalam acara HUT PDI Perjuangan, Senin (10/1/2022).
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT